Jakarta, disinfecting2u.com – Program Pangan Bebas Gizi (MBG) saat ini sedang dirintis Badan Gizi Nasional (BGN) di 80 lokasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas karena rencananya akan diperluas ke seluruh provinsi pada 2 Januari 2025. Uji coba ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program besar ini.
Menurut pakar BGN Ikeu Tanziha, hasil pengujian tersebut akan menjadi acuan penting dalam menyusun standar kinerja layanan pangan di masa depan.
“Kami telah melakukan uji coba di 80 lokasi, yang mencakup berbagai layanan seperti dapur komunitas dan truk makanan untuk sekolah dan komunitas. Hal tersebut disampaikannya pada Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan topik “Makanan Bergizi Gratis: Kita Mulai!” “Alhamdulillah, program ini berjalan lancar dan menjadi modal berharga untuk ekspansi tahun depan,” ujarnya. pada Senin (4/11/2024).
BGN akan membentuk unit layanan gizi di berbagai daerah untuk memastikan pangan bergizi menjangkau kelompok yang membutuhkan, termasuk anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Pada tahap awal, program ini bertujuan menjangkau 15-20 juta anak di seluruh Indonesia dengan dukungan anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.
Ikeu juga menambahkan, BGN akan bekerja sama dengan UKM dan swasta untuk menyediakan produk pangan bergizi dari sumber lokal.
“Sangat penting untuk melibatkan UKM lokal agar dana yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. “Kami ingin memastikan bahan pangan yang dipilih tidak hanya bergizi tetapi juga mendukung ketahanan pangan negara,” jelasnya.
Selain itu, BGN bekerja sama dengan Kodim di berbagai daerah untuk membantu penyaluran di daerah terpencil dan daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman ke wilayah yang sulit dijangkau.
Sasaran penerima manfaat program ini tidak hanya anak sekolah, namun juga ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi.
Setiap dapur umum yang didirikan diharapkan dapat melayani 2.500-3.000 anak per unit layanan.
Keberhasilan program ini akan dievaluasi secara berkala terhadap indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak.
Beberapa lembaga pengawasan mutu keamanan pangan BPOM, termasuk Puskesmas dan sekolah, akan dilibatkan dalam penilaian ini.
“Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memantau gizi anak dan memberikan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan untuk memastikan kualitas program tetap terjaga dan maksimal,” kata Ikeu.
Namun program ini menghadapi tantangan terutama dalam hal penyediaan pangan dan pemantauan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengadaptasi menu dengan budaya lokal.
“Kami memastikan standar gizi tetap tinggi tetapi menu disesuaikan dengan makanan pokok setempat,” ujarnya.
Melalui program makan gratis bergizi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi sehat dan cerdas sekaligus mengurangi ketergantungan pangan impor dengan memaksimalkan hasil produksi petani lokal.
Program ini sangat diharapkan dapat berlanjut dengan dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat luas.
Dengan meningkatnya kerja sama antar berbagai pihak, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat kualitas pangan masyarakat dan mencegah kemiskinan pangan. (rpi)