Prabowo Bakal Buru 300 Pengusaha yang Tak Bayar Pajak hingga Rp300 Triliun, Hashim: Bisa untuk Makan 9 Juta Anak

Jakarta, disinfecting2u.com – Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Pasalnya, ada sekitar 300 pengusaha yang belum membayar pajak, tunggakannya mencapai Rp 300 triliun.

Prabowo disebut-sebut telah memperoleh daftar 300 pengusaha yang sebagian besar berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Daftar pengusaha perorangan yang belum membayar pajak tersebut diterima Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bansar Panjitan dan Kepala BKPK Muhammad Yusuf Atta.

Informasi mengenai data pengusaha yang tidak disiplin pajak juga dibenarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Pandangan tersebut diungkapkannya dalam pertemuan dengan pengusaha di gedung Kadin Indonesia di Jakarta awal pekan ini.

Adina Prabowo yang juga anggota pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan, ada indikasi kuat dirinya melakukan pelanggaran terhadap bisnis kelapa sawit.

Ini Indikasi Pedagang Nakal, Ini Data yang Didapat Pak Prabowo dari Pak Luhut dan Pak Atiyah dan dibenarkan Kementerian LHK membenarkan jutaan hektar kawasan hutan ada yang ilegal. ditempati oleh penjahat. Pengusaha perkebunan sawit sudah diperingatkan tapi tetap membayar, ”kutip Hasyim, Rabu (9/10/2024).

Menurut Hashim, total utang pajak para pedagang tersebut mencapai Rp 300 triliun.

Namun, dia bersikeras bahwa tidak ada anggota Qadian yang masuk dalam daftar tersebut. 

“Hingga Rp 300 triliun yang belum dibayarkan, ini data yang dihimpun pemerintah. Sekarang Pak Prabowo sudah siap. Kami sudah daftarkan lebih dari 300 (usaha). Saya tidak melihat teman Kaden di daftar itu. ” Saya tidak melihatnya tapi saya akan “Cek lagi, nanti ada teguran ramah, teguran ramah tolong bayar,” kata Hasim lagi.

Dengan adanya rencana penguatan pengawasan pajak oleh Kementerian Pertanian, Prabowo berharap pemerintah bisa memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 50 triliun per tahun. Hasim pun menjelaskan manfaat nyata dari kebijakan ini.

“Kita bisa menghasilkan Rp 50 triliun setiap tahunnya dari kebocoran ini. Kita hitung dari satu kebocoran kita bisa memberikan makanan gratis dua kali sehari kepada 9 juta anak, tercatat setiap Rp 50 triliun bisa menutupi kebocoran tersebut. di pagi hari. Dan malamnya gratis untuk 9 juta orang,” kata Hashem.

Prabowo tampaknya sangat serius dalam upayanya memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam mengejar pengusaha yang menghindari pembayaran pajak.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membantu pemerintah mencapai tujuan sosial seperti pemberian makanan gratis untuk anak-anak.

Kebijakan ini bisa menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya dalam membangun perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. (rpi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top