Penambangan Minyak Ilegal Marak, Bareskrim Janji Tanpa Ampun Berantas Kejahatan Lingkungan Meski Ada Oknum Polisi Bermain

Jakarta, disinfecting2u.com – Kasubnit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri, AKP Wawan Purnama bertekad memberantas kejahatan lingkungan ini tanpa kesulitan, jika polisi kedapatan bermain-main.

Hal itu diungkapkannya dalam pidato bertajuk ‘Konflik penambangan liar dan usaha ilegal’ di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan.

Pembicara lain yang hadir adalah Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Kadhafi dan Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan (PEPS) Anthony Budiawan.

Wawan menilai penambangan liar dan aktivitas ilegal merupakan kejahatan yang patut dituntut. 

Selain itu, terjadi peningkatan minyak dan proses minyak ilegal (hukuman pidana dan bisnis ilegal) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

“Saya katakan dari awal kita sudah banyak rapat untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait seperti pihak kehutanan, lingkungan hidup, dan pertamina, kita koordinasikan bagaimana cara mengatasi masalah ini, tidak hanya tahun ini saja, terus berlanjut. sudah bertahun-tahun,” kata Wawan dalam sambutannya, Jumat (15/11/2024).

“Tadi saya sampaikan, kegiatan ilegal ini ada di tempat yang mudah kita jangkau, ada yang di kebun, ada juga yang di hutan, kalaupun kita mendapat informasi harus dipikirkan matang-matang cara prosesnya. tindakan tersebut akan efektif. 

Ia menambahkan, pengambilan minyak ilegal semakin meningkat di Sumsel, baik dari sumur tua maupun sumur baru.

Saat pelaku hendak diadili, dia dikatakan telah melarikan diri dari tambang.

“Contohnya Sumsel. Kalau di Sumsel, kita dapat informasi tidak ada anggota gereja. Biasanya dari awal kita perkuat wilayah dulu, kita dapat informasi seperti itu, kirim gambar dan video. Selalu begitu. “, Wawan. 

Ditambahkannya, “Tetapi kalau ada undang-undangnya, kita harus pergi, tidak perlu menghubungkan daerah-daerah, segera, dan kita akan ikut makan”. 

Di hari yang sama, Ketua CBA Uchok Sky Gaddafi mengatakan cara polisi adalah mengedepankan ketertiban, artinya pertambangan tidak bisa dimusnahkan. 

“Polisi tidak mau menghapus total, mereka akan melakukan pemeriksaan, cara pemeriksaannya, semua kegiatan ilegal yang mereka lakukan, siapa pelakunya, mana yang berasal dari (uang) bukan dari perusahaan, perorangan, perseorangan. Dia berkata: “Hanya orang-orang yang berada di kepolisian.” 

Uchok meyakini pemberantasan kasus penambangan liar akan dipilih karena ia tahu bisnis ilegal sangat menguntungkan polisi swasta. 

Katanya: “Ini bisnis abu-abu, banyak hal yang ilegal. Ini yang terjadi. Menurut hukum (menurut), itu adalah kejahatan”. 

Pernyataan Uchok ini didukung oleh Direktur Penelitian Ekonomi Politik dan Kebijakan (PEPS), Anthony Budiawan, yang menilai perdagangan ilegal bisa menghasilkan keuntungan besar sebagai santapan para pedagang dan aparat hukum. 

“Seperti undang-undang ini, berarti ada alasan ekonomi yang diapresiasi oleh mereka yang mengizinkannya, padahal seharusnya begitu, kenapa banyak sekali tambang ilegal, 2700 tambang ilegal pada tahun 2022? Saya bersedia. , harus ada tabungan juga, mau selamatkan orang A, buat orang B, jabatan tinggi”. 

Untuk itu, Anthony memandang perlunya penyelesaian permasalahan penambangan dan pengolahan ilegal di Indonesia melalui penegakan dan penegakan aturan, tidak termasuk pihak-pihak yang terlibat. 

“Ini (obat-obatan terlarang) harusnya dilegalkan, dan menurut saya kita harus menghormati hukum, jadi tidak boleh, kalau bekerja sama dengan pemerintah daerah, sama dengan korupsi, korupsi dalam kenyataan ini. itu harus dihentikan”. 

Sebaliknya, pengacara Edi Hardum menilai penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan, merupakan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.

Pasalnya, banyak oknum yang terlibat dalam bisnis ilegal, baik di Polri, TNI, maupun di organisasi-organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota, kabupaten, dan di tingkat pusat.

“Iya, hal-hal itulah yang akan menyita kerja para penegak hukum, termasuk Polri, yang tersandera dengan hal-hal tersebut ya, kalau itu baik pendapat aparat kepolisian negara, lalu bersihkan. mereka. ide bagus ya. Tapi kalau, “Maaf, kalau Kapolri terus percaya pada orang-orang di sekitarnya, pasti ada yang menang” (lkf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top