JAKARTA, disinfecting2u.com – Menteri Pertanahan dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menghitung jumlah dana yang tersedia di luar Pulau Jawa untuk menyokong 300 total luas lahan untuk 10.000 rumah direncanakan setiap tahun.
Nusron menyampaikan langsung hal tersebut saat menghadiri acara developer gathering yang diselenggarakan Bank Negara bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang (ATR)/BTN (Persero), Gedung BTN Jakarta, Jumat (11 Agustus 2024) “Kami masih menghitung kondisi perumahan Pak Ara (Menteri PKR Maruarar Sirait) di luar Jawa, mungkin di dalam kota. Kami akan hitung di Jawa Luasnya di luar Pulau Jawa Umumnya tidak ada persoalan lahan untuk perumahan di luar Pulau Jawa, karena lahannya yang luas sehingga masih sedikit orang yang membangun rumah di luar Pulau Jawa. Tampaknya pembangunan perumahan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa Besar kota-kota seperti Medan, lalu Padang, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Banjarmasin dan mungkin kota-kota baru seperti Mataram semakin berkembang,” kata Nuslen.
Hingga saat ini, potensi lahan terlantar diperkirakan mencapai 1,3 juta hektar dalam lima tahun ke depan. Namun, seluruh lahan ini tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan perumahan, tetapi juga untuk pemukiman kembali, budidaya sawah dan mendukung proyek “perkebunan ikan”.
Pihak sekolah menjelaskan, Departemen ATR/BPN harus mampu mengakomodir kepentingan berbagai departemen yang membutuhkan tambahan lahan.
Berdasarkan temuan, terdapat sekitar 14.000 hektar lahan tidur/bekas di Pulau Jawa yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan.
“Perlu diketahui, saya belum mengecek tata letaknya. Apakah ada yang bertabrakan dengan LSD (Lahan Konservasi Sawah). Karena kalau dimasukkan ke dalam LSD, maka bapak-bapak yang nanti membangunnya menjadi perumahan harus membersihkannya. lahan lain selain sawah,” kata Nuslon.
Misalnya saja pengembang membuka 1 hektar lahan perumahan di LSD yang setara dengan memanen 10-20 ton palawija atau jagung, maka perlu diganti dengan lahan yang tingkat produktivitas pangannya sama.
Tak hanya itu, pihaknya kini membuka peluang untuk berkontribusi dalam penciptaan 3 juta rumah dengan membebaskan lahan dalam jumlah besar yang berpotensi dialihfungsikan dari tangan sektor non pemerintah menjadi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). . , termasuk biaya survei tanah dan biaya tambahan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Nusron juga menegaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengembang wajib mengurangi rasio pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 40% pada saat membangun rumah.
“Kami akan bekerja sama dengan Pak Alla, tentunya karena kewenangan mengeluarkan izin ada di pemerintah daerah (pemerintah daerah), kami akan memiliki Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, kami akan memiliki tata ruang. Jadi infrastruktur sosial dan sosial Pengembang yang dibawah 40%, karena ini sistem kewenangan penataan ruang, akan kami denda dan akan kami hitung. Namun, kami tidak mungkin meminta pembongkaran rumah tersebut karena sudah jadi, ujarnya seraya menambahkan, dalam penetapan denda, pihaknya akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menentukan besarannya. baiklah itu harus diberikan. Sebagai bagian dari skema tiga juta perumahan.
Nusron menyoroti permasalahan tersebut karena ia menemukan beberapa kawasan pemukiman di Jabotabek, Jawa Timur atau Jawa Tengah tidak memiliki fasilitas sosial. Dengan kata lain, seluruh kawasan pemukiman hanya untuk penggunaan komersial.
“Kita semua melapor kepada Pak Presiden yang sudah menyepakati masalah komando dan pengendalian tata ruang agar fasilitas umum dan sosial di lingkungan tersebut juga terlayani dengan baik,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pemerintah sudah mempunyai rencana untuk 3 juta unit rumah. Sebagai salah satu program prioritas untuk menyediakan perumahan kepada masyarakat khususnya MBR. Ada berbagai rencana pembiayaan untuk 3 juta rumah tersebut, dan gratis hanya untuk kategori tertentu. (semut/nsp)