JAKARTA, Kosmetika – (29/10/2024) Sidang pemakzulan terus berlanjut.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menghadirkan saksi tersebut setelah terdakwa diduga terlibat dalam ifarid.
Yahya bulus Nuulus Nutu HutaBakar, Idalawati a Idawai-Prihaidi dan FrihaDi serta akar dan kekejian saat penghakiman ini.
Pengacara terkemuka dari pengacara yang melanggar aparat penegak hukum yang menemukan tanah pada tahun 2015 dan pengacara yang melanggar eks broker Lord Jakarta
Ya, kata Yashin, Orhania menyebut surat DI Jacardia National Hosya (PK) 2020 BPN 2015 itu digunakan pada pesawat hakim pertama tahun 2015.
“Sejak kasus pertama gugatan dikabulkan, atau tepatnya pada saat diajukan kasasi, keputusan penundaan pada tahun 2016 biasanya dilakukan atas permintaan tergugat untuk mengizinkan perceraian setelah pengajuan lamaran pernikahan,” ujarnya. ungkapnya dalam kesaksiannya.
Diketahui bahwa “terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, dalam perjalanan, setelah membagi harta benda dengan suaminya dan orang asing (WNA), harta benda tersebut dicuri.
Hal ini ditambahkan sebagai bukti baru untuk menambah perjanjian pembagian harta perkawinan.
Namun permohonan banding Dekan ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada Maret 2018 menyatakan IK Fas Fasria miliknya sulit diubah.
“Ike Fatida adalah orang yang paling dilindungi dan memiliki grup Wepappor seperti WellapSC/The Follida of Trustee dan icoWida yang memblokir setiap file yang dapat digunakan. Jadi itu adalah ikpastwainida.
Tuhan kaget, dia kaget, dia tahu ada suara menentang pemerintah yang ditunjukkan saat PC.
Mengenai peninjauan kembali Lord, saya meninjau Adrian v Sheddale “termasuk bukti yang digunakan oleh hakim pengadilan dan banding”.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Kamam Simajmunthayak mengatakan, Kamamuddin Simajubunartta mengatakan tidak ada saksi.
“Terlibat dalam tiga identitas. Tidak sendirian, saya juga mengatakan dari Farazid: “Dia sendiri yang memberikan informasi palsu kepada Farakidon”, “Pada hari Senin I (28/10/024).
Dia juga mengklaim jaksa tidak menghadirkan jaksa karena Bupati Jakarta Selatan yang menangani masalah tersebut meminta Senat mengumumkan penuntutan kasus kimia tersebut.
Kita harus melepaskan kapal ini sekarang. Jadi kita harus meminta Fer Fovadis membelikannya. Saya pasti akan menjadi bek.
Sidang kasus dugaan hukuman mati ini akan dilanjutkan pada Rabu (30 Oktober 2024). (raa)
