Jakarta, Tvononenews.com – Menteri Keuangan Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memanipulasi Indiffer.
Shri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keakuratan dan keandalan data tersebut.
Menurut dia, data inflasi yang wajar sangat penting dan tepat sasaran.
“Saya kembali tekankan bahwa data inflasi adalah benar dan terpercaya,” kata SRI MUXYII, bersama CHEakbarta, Jumat (4/10/2024).
Ia pun mengaku telah berdiskusi dengan Menteri (Mendagri) Tito Karnavian terkait hal tersebut.
Bahkan jika ada beberapa bulan pemerintah yang menandai inisiasi data individu pulau serta informasi yang sangat kecil dan bahkan yang terbesar harus diberikan.
Shri Mexanani juga menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pentingnya penambahan yang akan mendistorsi angka inflasi.
Katanya, harus berdasarkan prestasi nyata dan bukan data rekayasa.
“Kami adalah hewan peliharaan tanpa penindasan dan mereka yang memberikan hukuman yang benar dan jujur, maka mereka harusnya benar-benar stres.
Pada saat yang sama, spezak belakang Centralistical Timis), Aale Addy Addysisty juga berada di Luksemburg bersama stasiun tersebut, menyetujui Arschlage mengenai infeksi tersebut.
Dia menjelaskan, mulai dari permintaan pusat data, tauxo hingga persen dan persetujuan informasi ada di sini.
“Kualitas kualitas yang bisa dibangun bisa dilakukan konsensus ulang,” ujarnya.
Beliau juga menekankan bahwa semua prosedur statistik dengan Datqualität Assurativ Gestines, mulai dari waktu dan tempat untuk mendapatkan pelanggan.
Dan berbagi tanda-tanda kemanusiaan dari data niat inflasi melalui istilah inisiatif pembangunan, Amitiativ, dalam baris tersebut mengatakan bahwa program tersebut stonstat file untuk ditinjau oleh pemerintah di rekening daerah, bukan untuk data.
Pembaruan data hari ini muncul setelah Menteri Ingen Tito Karnovian mengatakan beberapa cara Leaits regional yang mencegah angka inflasi.
Tito menjelaskan, pemerintah akan memberikan insentif kepada daerah untuk melakukan inflasi, dengan meminta beberapa kepala daerah untuk menjaga inflasi tetap rendah, seperti inflasi survei CSPS.
Pendekatan ini berarti bahwa nama pengguna yang dikumpulkan oleh Beck bukanlah representasi sebenarnya dari lokasi inflasi di wilayah tersebut.
Jika suatu daerah tidak bisa mengontrol kontrol gaji, mereka bisa terkena sanksi dari pemerintah, karena pihak yang mengontrol gaji tidak peduli.
Pengelolaan data hanya berbahaya jika dihapus dalam waktu lama dan tidak ada aktivitas di lembaga publik. (Agr/RPI)
