Arah Tata Kelola Pertahanan di Bawah Komando Prabowo Subianto, Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) hingga Dorong Industri Strategis

Jakarta, disinfecting2u.com – Dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang kesejahteraan negara dan visi Indonesia untuk memajukan keamanan Indonesia, Menteri Pertahanan Sjafrie mengambil langkah penting untuk melanjutkan dan mengembangkan sektor pertahanan negara.

Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Masyarakat (BUMN) Erick Thohir untuk membahas pengelolaan dan pengembangan Industri Pertahanan Nasional.

Di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (28/11/2024), Menhan Sjafrie menegaskan, Kementerian Pertahanan mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengawas khususnya industri pertahanan negara yang meliputi PT Dirgantara. Indonesia (PT DI), PT LEN Industri, PT Dahana, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan ASABRI.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara seluruh pihak yang berkepentingan dalam kelompok. Kerja sama Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN serta pertahanan negara dinilai sangat penting bagi penyelenggaraan alat utama persenjataan TNI (alutsista).

Mendukung pertahanan perekonomian juga menjadi prioritas Kementerian Pertahanan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan menjadi wadah promosi produk Indonesia di daerah.

Selain itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menegaskan kementeriannya akan mendorong dilanjutkannya pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal penguatan kebijakan pertahanan.

Hal itu disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga divisi TNI lainnya di Dar tal Parlament, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Sesuai arah pengembangan energi negara dalam lima tahun ke depan, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan akan memperkuat kebijakan negara dengan mendukung pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN).

Perintah Pasal 15 UU Pertahanan Negara yang artinya pembentukan Dewan Pertahanan Negara dalam hal bagaimana menjaga kedaulatan negara, ujarnya.

 

Dalam rangka pembangunan kekuatan TNI, Menteri Pertahanan Sjafrie mengatakan pihaknya siap melanjutkan gagasan membangun kekuatan TNI tiga dimensi yang diberi nama Perisai Kepulauan Trisula.

“Kalau kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara, saya jelaskan secara singkat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pengembangan pusat dalam hal keamanan nasional juga sangat penting. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan melanjutkan dan mengembangkan laboratorium pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan (UNHAN).

Dari sisi kebijakan dan rencana pembangunan, Sjafrie menambahkan Kementerian Pertahanan akan mulai melakukan reformasi pertahanan negara.

“Sudah waktunya untuk mereformasi administrasi keamanan nasional agar Badan Keamanan Nasional ini dapat bertanggung jawab,” ujarnya.

Rapat gabungan dengan DPR juga beragendakan pembahasan rencana program kerja 100 hari Menhan dan persiapan Pilkada 2024.

Oleh karena itu, Menhan pun sempat menjelaskan apa saja tugasnya di masa pemerintahan Prabowo.

“Bukan hanya 100 hari kerja saja, tapi apa rencana dasar Kementerian Pertahanan, kelanjutan dan pengembangan pertahanan negara yang telah dimulai lima tahun lalu oleh Menteri Perlindungan Prabowo Subianto,” kata Sjafrie selaku Menteri Pertahanan. ID Polisi Depan. untuk Mengembangkan Industri Keamanan

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga menyampaikan pentingnya keamanan bagi Indonesia. Perlindungan dunia usaha tidak hanya sekedar keamanan, namun merupakan rencana khusus untuk melindungi aset negara dan mendukung sektor lainnya. 

Menurut Rachmat Pambudy, setiap negara berkembang mempunyai sistem pertahanan yang kuat sebagai landasannya.

“Tidak ada negara yang maju tanpa pertahanan yang kuat, industri ini tidak hanya untuk pertahanan, tetapi merupakan rencana strategis untuk melindungi perekonomian negara dan mendukung sektor lain seperti pertanian, akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi untuk dukungan pemerintah. teknologi berbasis pertahanan,” kata Rachmat saat berkunjung ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jumat, 15 November 2024.

 

Dalam kunjungannya ke Pindad, Rachmat melihat perkembangan teknologi pertahanan di Indonesia dan membahas strategi kemandirian industri pertahanan, khususnya dalam rangka menyambut era Indonesia Emas pada tahun 2045.

Rachmat menjelaskan, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan komitmen bela negara melalui regulasi dan peningkatan anggaran. 

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melalui kebijakan “send to invest”, dimana Indonesia mendorong perusahaan asing untuk berinvestasi di dalam negeri jika negara tersebut membeli produknya.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing global, sebagaimana tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Jenis investasi yang dilakukan perusahaan asing dapat berupa pembangunan pabrik, produksi bersama, atau pemeliharaan dan perbaikan di Indonesia.

Sebagai referensi, PT Pindad berhasil memproduksi banyak alutsista seperti tank Tiger, panzer Anoa, dan kendaraan taktis Maung yang langsung digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penyelenggaraan pertahanan negara juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap barang luar negeri dan membuka lapangan kerja baru bagi negara. DEFEND ID, selaku perusahaan pertahanan Indonesia yang memiliki perusahaan tersebut, bahkan diperkirakan akan menyalip Roketsan, perusahaan pertahanan Turki, pada tahun 2023.

Situasi ini menegaskan keberhasilan kebijakan-kebijakan yang mendukung produk dalam negeri. Rachmat berharap sektor pertahanan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dan menurunkan kemiskinan hingga 0%.

Menurutnya, untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan air, inovasi teknologi harus menjadi fokus utama. PT Pindad melalui teknologinya berharap dapat mendukung beberapa sektor penting seperti pangan, kesehatan, dan energi, guna mencapai Indonesia merdeka pada tahun 2045. (rpi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top