10 Tahun Presiden Jokowi, Kemenag Bertumbuh Jadi Faster, Better, dan Stronger

JAKARTA, disinfecting2u.com–Kementerian Agama menutup lembaran kiprahnya di bidang pelayanan keagamaan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo dengan menggelar festival keagamaan di Jakarta.

Peristiwa ini menandai dimulainya lembaran baru pelayanan keagamaan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Menteri Agama Yakut Cholil Komas mengatakan Kementerian Agama telah menorehkan banyak prestasi selama 10 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo.

 

Menteri Agama Yakut Cholil/Julio Trisaputra (disinfecting2u.com)

 

Berjalannya waktu membawa Kementerian Agama mengalami proses transformasi yang berkesinambungan baik dalam pelayanan keagamaan maupun pelayanan pendidikan agama dan keagamaan agar menjadi lebih tangguh dan unggul.

“Dalam 10 tahun, Kementerian Agama terus berkembang menjadi lebih cepat, lebih baik dan lebih kuat,” demikian Menteri Agama menggambarkan perkembangan organisasinya selama satu dekade. Hal itu diungkapkan Gus Men, sapaan akrabnya, di hadapan krunya, Rabu (10/9/2024) dalam acara bertajuk Wrap Up Forum. 

Hadir dalam acara tersebut perwakilan organisasi keagamaan, karang taruna, tokoh berbagai agama, serta pengasuh dan santri salah satu pesantren. Acara tersebut juga menandai dimulainya Hari Santo 2024 beserta logo dan lagu temanya.

Kata berkelanjutan ditegaskan Gus Men karena Presiden Joko Widodo setidaknya memiliki tiga menteri agama dalam 10 tahun masa jabatannya. Dua pendahulunya adalah Luqman Hakeem Saifuddin dan Fachrur Raji.

Ketiganya mempunyai kewajiban bersama untuk menjaga kerukunan umat beragama dan meningkatkan mutu kehidupan umat beragama.

“Sejarah kita saat ini tidak lahir dari kekosongan sejarah. “Apa dan siapa kita saat ini dengan segala pencapaian yang kita miliki merupakan rangkaian sejarah panjang kementerian ini, dimana setiap individu meletakkan batu bata atas pencapaiannya masing-masing dalam periode yang berbeda-beda,” kata Menag. 

“Kalau kita bisa menyebutkan berbagai prestasi yang kita banggakan saat ini, kita telah belajar dan belajar dari para pendahulu kita melalui berbagai kemajuan dan inovasi yang harus kita lakukan,” lanjutnya. 

Cepat

Kecepatan berarti kecepatan. Dalam konteks pelayanan agama menunjukkan proses yang jauh lebih cepat dalam melayani masyarakat. Menurut Menag, hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya kemajuan yang dilakukan Kemenag dalam pelayanan publik.

Misalnya, Pusaka Superpack yang dirilis pada 25 November 2022 menempatkan Kementerian Agama di satu sisi. “Hampir seluruh layanan online Kemenag kini terintegrasi di Pusaka yang didesain dapat diakses oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.

Terdapat juga percepatan yang signifikan dalam layanan sertifikasi halal. Antara tahun 2019 hingga 2024, Layanan Sertifikasi Halal menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal. Kecepatan ini dicapai karena durasi rata-rata layanan sertifikasi Halal dikurangi menjadi 8-11 hari.

Percepatan pelayanan sertifikasi halal juga akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru. Sejauh ini, setidaknya sudah lebih dari 120 ribu orang yang dipekerjakan sebagai Auditor Halal, Pengawas Halal, dan Pembantu Proses Produksi (PPH) Halal.

Alhamdulillah, kecepatan Kemenag patut diapresiasi. Pada tahun 2023, Kementerian PANRB menobatkan Kemenag sebagai Kementerian dengan pelayanan publik terbaik. Tahun ini Kementerian PANRB kembali memberikan pujian kepada Kemenag. sebagai penyelenggara inovasi pelayanan publik yang terbaik”, tegasnya.

Lebih baik

Pelayanan Kementerian Agama terus berbenah, setidaknya tercermin pada dua bidang, yakni penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan urusan agama (KUA), dan pelayanan pendidikan agama dan keagamaan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, ibadah haji dilakukan sebanyak sembilan kali. Empat event pertama mendapat indeks kepuasan haji “memuaskan”, sedangkan lima event terakhir “sangat memuaskan”.

“Upaya, ijtihad, dan inovasi akan terus kami lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji, baik transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, dan ibadah,” kata Gus Men.

Aktifnya kembali 1.206 Kantor Urusan Agama (KUA) akan berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat. Selain infrastruktur yang semakin memadai, layanan KUA juga didukung dengan proses digitalisasi dan sistem online. Akses masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien.

 Hal ini dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan KUA yang mencapai 83,26 yang merupakan kategori tertinggi, kata Gus Men.

Pada aspek agama dan pendidikan agama, lanjut Gus Men, kebaikan Kementerian Agama juga terlihat. Saat ini, madrasah terbukti menjadi pilihan utama siswa dan warga. 

Hal ini tidak terlepas dari prestasi membanggakan yang diraih para siswa madrasah. Padahal, sekolah yang paling banyak meraih medali pada Olimpiade Sains 2024 adalah Madrasah, khususnya MAN 2 Kota Malang, kata Gus Men. 

Lebih dari 40 kementerian madrasah mengonfirmasi peningkatan kepercayaan masyarakat. Bahkan, Kementerian PANRB baru-baru ini menyetujui usulan pendirian 39 madrasah dan 10 unit pendidikan agama Kristen. Kementerian Agama meresmikan Dhamasekha sebagai pendidikan formal agama Budha di Indonesia.

Akreditasi perguruan tinggi agama negeri meningkat 160%, dengan 7 hingga 18 PTKN yang saat ini mendapat predikat “unggul”. Pada saat yang sama, transformasi organisasi PTKN juga terus berlanjut. 

Tercatat 18 institusi bertransformasi menjadi universitas dan 13 institut menjadi institusi.

“Kementerian Agama juga mendirikan UIN Cyber ​​​​​​​​Saikh Nurjati. Merupakan Universitas Negeri Siber Islam yang pertama. Saat ini, 4.200 mahasiswa dilayani melalui program jarak jauh, setengahnya menerima beasiswa Indonesia Bangkit ( BIB), kata Gus Men. 

“Untuk memperkuat perekonomian, Kementerian Agama mencanangkan Program Kemandirian Pesantren. Saat ini terdapat 3.600 pesantren yang telah membangun 432 unit pesantren komersial,” lanjutnya. 

Pendidikan dan pelatihan pelayanan agama menjadi lebih efektif dan efisien dengan Smart MOOC. Sejak didirikan pada tahun 2022, sebanyak 1.332.907 peserta telah mendapatkan layanan pelatihan.

Padahal, jika dilakukan secara manual, secara langsung, pelatihan ini hanya mampu menjangkau 70.000 peserta per tahun.

Pembangunan yang baik memerlukan keharmonisan antar manusia. Untuk mempertahankannya, Kemenag memperkuat penahanan agama.

Hasilnya, indeks kerukunan umat beragama terus meningkat selama lima tahun terakhir, masuk dalam kategori teratas (60,01 – 80,00), yaitu: 67,46 (2020); 72,39 (2021); 73,09 (2022); 76,02 (2023); dan 76,47 (2024). Terdapat peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, indeks kesalehan sosial masyarakat Indonesia sangat tinggi yaitu 82,53 (2020); 83,92 (2021); 84,55 (2022); 82,59 (2023); dan 83,83 (2024). 

Kuat

Stronger menjelaskan bahwa pelayanan agama menjadi lebih kuat secara institusional. Ada beberapa indikasi dan biasanya berasal dari evaluasi eksternal. 

Tahun 2018 hingga 2023, Reformasi Birokrasi Kementerian Agama mendapat standar BB (Sangat Baik). Hal itu berdasarkan penilaian Kementerian PANRB. Indeks tersebut berada pada kisaran 74,02 pada tahun 2018 dan 78,18 pada tahun 2023.

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini, atau sembilan kali berturut-turut, Kementerian Agama mendapat penilaian WTP atas audit pelaporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Gus Men.

Kementerian PANRB memberikan penghargaan atas implementasi transformasi digital di Kementerian Agama. Pada penilaian tahun 2023, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Agama masuk dalam benchmark baik dengan skor 3,58. 

“Pada tahun 2023, Kementerian Agama akan ditetapkan sebagai lembaga informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat,” kata Menag.

Pada aspek pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kementerian Agama pada peringkat kedua kementerian/lembaga dengan kinerja tertinggi dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah itu memberi nilai pada Kementerian Agama sebesar 91,13. “Baru-baru ini Indeks Perkembangan Statistik Kementerian Agama menilai ‘Baik’ berdasarkan penilaian Badan Pusat Statistik terhadap pelaksanaan statistik sektor tersebut,” tegasnya. (klw/letakkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top