Jakarta, disinfecting2u.com – Kepala Ekonom Institute for Economic and Financial Development (Indef) Berly Martawardaya meminta pemerintah meningkatkan diversifikasi pangan untuk swasembada guna memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan dalam negeri. Tahun lalu Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras, yaitu pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tapi mungkin pertanyaannya apakah harus nasi? “Jadi bagaimana kita mencoba melakukan diversifikasi dari sisi permintaan karena wilayah yang cocok untuk beras tidak terlalu banyak di Indonesia, sebagian Jawa, Sumatera, dan mungkin sebagian Sulawesi,” kata Berly di Jakarta, Selasa. 12.03.2024).
Pada lokakarya yang dihadiri 100 ekonom Indonesia bertajuk “Relai Kepemimpinan Baru Menuju Percepatan Perekonomian”, Berly menjelaskan bahwa tidak semua daerah di Indonesia cocok untuk budidaya padi, sehingga penting untuk mengembangkan sumber pangan lokal lain selain beras yang akan dikonsumsi. oleh publik.
“Tapi khusus untuk Indonesia bagian timur, lahan kita kurang cocok, jadi kalau kita didorong atau mau menanam padi, investasinya sangat besar dan mahal, dan kalaupun masyarakat di sana sudah terbiasa makan nasi, biaya transportasinya akan mahal. ” – katanya.
Ia mengatakan, selain beras, masih banyak sumber pangan lokal lain yang bisa menjadi alternatif untuk mendiversifikasi pola makan masyarakat Indonesia dan pada akhirnya membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.
“Kenapa tidak kita promosikan ubi, singkong, lalu talas, sagu yang juga makanan lokal, tapi mungkin dengan keterlibatan chef masak baru bisa populer di kalangan anak muda. Jadi anak muda tidak punya nasi untuk dimakan. , yang mengatakan kepada Indonesia, “Timur itu mahal dan sulit untuk dikembangkan dan diangkut,” katanya.
Sekaligus, dia meminta pemerintah siap memastikan ekspor Indonesia ke Eropa tidak menghambat implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Ini merupakan peraturan baru Uni Eropa yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah deforestasi global terkait rantai pasokan produk negara-negara anggota. (semut/nsp)